Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya.

Demikian antara lain yang dijelaskan dalam artikel Bullying Pada Institusi Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum yang kami akses dari laman Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron. Sedangkan media sosial secara sederhana dapat dijelaskan sebagai media yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang terhubung dalam suatu jaringan. Dengan keterhubungan tersebut, mereka dapat berbagi, antara satu dan yang lain, ide atau gagasan serta informasi lainnya baik teks, gambar, atau bahkan video. Demikian yang dijelaskan oleh Josua Sitompul, S.H., IMMdalam artikel Apakah Blackberry Messenger (BBM) Termasuk Media Sosial?.

Ini artinya, layanan WhatsApp sebagai media untuk berbagi teks, gambar, atau bahkan video yang bertujuan untuk menjalin interaksi dengan orang-orang yang terhubung di dalamnya dapat dinamakan media sosial. Sebelum ke pokok permasalahan, terlebih dahulu kita menyimak WhatsApp Terms of Service yang antara lain berbunyi sebagai berikut: 

You must access and use our Services only for legal, authorized, and acceptable purposes. You will not use (or assist others in using) our Services in ways that: (a) violate, misappropriate, or infringe the rights of WhatsApp, our users, or others, including privacy, publicity, intellectual property, or other proprietary rights; (b) are illegal, obscene, defamatory, threatening, intimidatingharassinghateful, racially, or ethnically offensive, or instigate or encourage conduct that would be illegal, or otherwise inappropriate, including promoting violent crimes; (c) involve publishing falsehoods, misrepresentations, or misleading statements; (d) impersonate someone; (e) involve sending illegal or impermissible communications such as bulk messaging, auto-messaging, auto-dialing, and the like; or (f) involve any non-personal use of our Services unless otherwise authorized by us. 

Dari informasi di atas, antara lain kami sarikan bahwa layanan WhatsApp harus digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai aturan hukum. WhatsApp melarang segala tindakan pengguna yang berupa memfitnah, mengancam, mengintimidasi, melecehkan, kebencian, rasial, yang ilegal atau tidak pantas. 

Sanksi Pidana Penghinaan di Media Sosial Soal bully dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial yakni aplikasi pesan instan Whatsapp, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).


Pada prinsipnya, tindakan menujukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.[1] Sementara, soal perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (medepleger).[2] “Turut melakukan” di sini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak PidanaPenghinaan Merupakan Delik Aduan Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?, dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. 

Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang yang dihina di WhatsApp. Selain itu, dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.

Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten.

Secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatur: 

  1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;
  2. …;
  3. …;
  4. …;
  5. …;
  6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Tindakan Preventif

Namun untuk diketahui, perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, dan lainnya termasuk bentuk ujaran kebencian yang dimaksud Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (“SE Hate Speech”).[3] 

Kita sebagai masyarakat yang terlibat dalam perbuatan ujaran kebencian dapat memanfaatkan SE Hate Speech sebagai dasar meminta anggota Polri untuk memediasi atau mempertemukan pelaku dengan korban ujaran kebencian.

Hal ini karena salah satu kewajiban anggota Polri apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian adalah mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban.[4] Anggota Polri perlu melakukan tindakan preventif dan apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dilakukan salah satunya melalui penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian.[5] Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Keberlakuan SE Kapolri Hate Speech dan Dampak Hukumnya.

Contoh Kasus

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471 /Pid.Sus/2013/PN.Slmn. Diketahui Terdakwa di akun media sosial miliknya men tweet yang isinya mengatai saksi penjaga kost dengan kata-kata kasar dan tidak pantas. Saksi merasa dirugikan dan merasa dipermalukan atas tuduhan terdakwa yang menyerang harga dirinya, merasa malu dan dirugikan karena kata-kata seperti itu.

Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat bulan dan denda sebesar Rp 1 juta, subsidair satu bulan kurungan.

 Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Referensi:Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika, diakses pada 20 Juli 2018 pukul 12.11 WIB. WhatsApp Terms of Service, diakses pada 20 Juli 2018 pukul 12.17 WIB .

Referensi:Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika, diakses pada 20 Juli 2018 pukul 12.11 WIB. WhatsApp Terms of Service, diakses pada 20 Juli 2018 pukul 12.17 WIB   Putusan:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008;
  2. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmn;

[1] Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016[2] Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)[3] Angka 2 huruf f SE Hate Speech[4] Butir 3 huruf a angka 5d SE Hate Speech[5] Butir 3 huruf b SE Hate Speech

Author: Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.

Source:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pem-bully-di-media-sosial